Minggu, 24 Juni 2018

     
Home / Sosok / Aceng-Fani, Ridho-Shinta Benarkah Hoax?

Aceng-Fani, Ridho-Shinta Benarkah Hoax?

E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
BANYAK peristiwa yang terjadi dengan gampangnya seseorang menilai, itu hoax. Mungkin bisa saya kemukakan peristiwa demi peristiwa seperti; Kasus  Aceng Fikri dan Fani Octora sang Bupati yang dituntut mundur warga Garut. 

Kasus lain,  beredarnya foto Azwar Anas bupati Banyuwangi dengan paha mulus disebuah kendaraan yang penuh drama air mata Sekjen PDIP Hasto. Lalu kasus perselingkuhan Gubernur Lampung, Ridho Ficardo-Shinta Melyati, kemudian status Chusnunia (Bupati Lampung Timur) gadis atau janda yang terus menjadi pergunjingan.

Terakhir di Lampung beredar janji pemberian uang kepada mantan calon Gubernur Lampung-Alzier M Dianis Thabranie pada saat pilgub 2014 oleh Bupati Tulangbawang Barat. Benarkah ini hoax? Ataw kebenaran yang selanjutnya disebut hoax? Wallahua'lam.

Kalau ini hoax, semua pihak yang dirugikan seharusnya menggunakan ruang hukum yang ada untuk mengklarifikasi seluruh persoalan yang menyangkut dirinya yang notabene menghancurkan karier dan nama baiknya. Mengapa ini didiamkan dan tidak dilakukan upaya hukum.

Mustahil rasanya, orang perseorang yang saya sebutkan diatas tidak menggunakan prosedur dan menggunakannya. Artinya, pemberitaan tersebut mendekati kebenaran hakiki. Sebab para pihak yang diduga terlibat juga tak ambil pusing. Mungkin karena mereka menyakini Indonesia memiliki sifat pemaaf dan gampang melupakan peristiwa pahit sekalipun?

Dari kasus yang ada, seluruhnya menggunakan jalur infromasi media sosial, media massa bahkan media online. Tersebar luas dan diketahui oleh khalayak. 

Tak salah jika media memberitakan seluruh fakta-fakta meski oleh segelintir orang dianggap hoax-paling tidak yang terkait dalam kasus tersebut. Mengingat media memeiliki dasar yang kuat dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya.

Pasal 28F ​ ​UUD 1945: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk  mengembangkan pribadi ​ ​dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,  menyimpang, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”​ 
Media memiliki dasar kuat dan dilindungi konstitusi untuk melakukan itu. Apalagi UU Pokok Pers N0 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan aturan-aturan yang ada memiliki tugas menjaga marwah demokrasi dan Negara Hukum Indonesia.

Jadi secara konstitusional setiap orang mempunyai hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Hak ini ​termasuk kemerdekaan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa saja tanpa memandang batas-batas wilayah. Pada titik ini, dapatlah dikatakan bahwa insan pers yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya berarti sedang menjalankan konstitusi, sehingga harus dilindungi oleh hukum.

Pada dasarnya, tujuan hukum adalah melindungi dan menciptakan keadaan damai sejahtera, yakni melindungi ​ ​ kepentingan-kepentingan manusia baik yang materil maupun immateriil dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. 

Pekerjaan wartawan merupakan ‘profesi’ yang diisi oleh orang-orang dengan keahlian khusus (profesional), yang ukuran utama dalam melaksanakan tugasnya adalah profesionalisme, dengan ​Kode Etik sebagai tolok ukur dan mahkota profesi yang pasti dijunjung tinggi oleh setiap insan pers. Dengan kata ​ ​lain, insan pers harus mengerti dan mentaati Kode Etik Jurnalistik. Hengki Ahmad Jazuli, Pimred Haluan Lampung-Alumni Diklat MK-Dewan Pers Cisarua.



Berita Terbaru
Berita Lainnya