Minggu, 24 Juni 2018

     
Home / Sosok / Hapus Facebook si Penyebar Hoax

Hapus Facebook si Penyebar Hoax

E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
EUPORIA kebebasan pers di Indonesia mencapai klimaksnya. Era digital merubah sudut pandang masyarakat yang konvensional menjadi android frame.  Seluruh strata kehidupan ekonomi demam android. Kecepatan informasi menjadi kebutuhan utama. 
Akhirnya tak sadar, cara berfikir kita pun berubah drastis. Kuota menjadi kebutuhan lebih penting ketimbang ketersediaan beras yang ada di rumah. Bangun tidur yang biasanya kita berfikir tentang sarapan pagi, bergeser seketika. Tanpa di sadari tangan kita sudah menyentuh andorid untuk melihat pesat whatsApp, facebook dlsb.

Inilah realitas yang kehdupan yang kita hadapi saat ini. Munculnya puluhan ribu media online menambah bobot informasi setiap orang. Baik berita yang faktual dan tingkat kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan hingga berita tidak benar alias hoax. Setiap waktu masuk dalam data base informasi yang kita miliki.

Hoax dalam pengertian sederhana adalah berita bohong. Berdasarkan wikipedia Indonesia, Hoak merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Belasan orang dalam medio Februari 'hoax' menghantarkan penyebarnya kedalam prodeo. Kasus seolah-olah adanya larangan azan oleh  Megawati-Ketua Umum PDIP yang menggunakan lebel "Media Indonesia'  dan 'tempo' di facebook. Akibatnya, salah seorang guru di Pemkab Way Kanan Provinsi Lampung harus diamankan Polri.

Dominasi Penyebar Hox 

BERUBAHNYA sudut pandang dari membaca koran beralih ke media online, so pasti memiliki untung dan rugi untk masyarakat kita. Kecepatan informasi menjadi sebuah kebutuhan. tak jarang media online yang legal pun pun menjadi sarang penyebar berita hoax. Apalagi medsos.

Dampak dari hoax diantaranya dapat menipu pihak lain, pengalihan isu dan yang berbahaya memicu kepanikan publik. 
Hiax cukup meluas di tanah Air. Kasus Sarasen pada tahun 2017 sangat membuat gaduh bangsa. Terkuak lebih dari 800 ribu lebih akun yang dimiliki kelompok ini. Saracen fokus peenyebarannya melalui facebook.

Muslim Cyber Army juga disebut kelompok penyebar hoax, dan 2017-2018 kelompok ini mulai disingkap Polri sebagai biang penyebar berita bohong melalui akun facebook dan witternya.
Terakhir penangkapan 18 orang yang soal pelarangan azan oleh menatan presiden dan Ketua Umum PDIP sebanyak 18 orang juga melalui facebook.

Menurut riset yang dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Februari 2017, penyebaran hoax paling banyak diterima melalui media sosial yang mencapai 92,4 persen. Media sosial yang dimaksud di sini termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Path, Line, WhatsApp, dan Telegram.

Masih menurut riset Mastel, penyebaran konten hoax juga dilakukan pada media lain seperti situs web (34,9 persen), televisi (8,7 persen), media cetak (5 persen), email (3,1 persen), dan radio (1,2 persen). 
Survei ini dilakukan secara online oleh Mastel yang melibatkan 1.116 responden dan rilis ke publik dalam jumpa pers di Jakarta, kumparan/13/2*.

Data Statista menyebutkan media sosial yang paling disukai di dunia diantaranya; 
1. Facebook dengan 1,59 miliar pengguna
2. WhatsApp dengan 1 miliar pengguna
3. facebook Messenger dengan 900 juta pengguna. Kompasiana 6/1/2017

Dari data yang ada, hampir dipastikan penyebar konten hoax adalah media sosial. CEO Facebook, Mark Zuckerberg pernah meminta maaf soal ini  jika jejaring sosial yang ia ciptakan (Facebook), mampu merubah paradigma kebebasan masyarakat Amerika dan menghantar Trum menjadi presiden AS.

Oleh karenanya, penyebaran hoax yang begitu gencar dan mampu membuat gaduh bangsa  ini sudah harus disikapi dengan tegas-bila perlu pelarangan terhadap medsos perusak kerukunan bangsa bil khusus facebook. Karena, antara pajak yang diperoleh negara dengan kegaduhan yang tercipta tidak sebanding.

Dalam konteks  media online pelaku hoax, Dewan Pers bersama lembaga terkait juga harus memantapkan regulasi yang tepat hingganya mampu menertibkan media online yang ada dengan batasan-batasan tertentu.

Mensitir Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo, dalam  makalahnya; Tantangan Bagi Media dan Jurnalisme tertulis ledakan media dari tahun ketahun begitu besar.  Meski evaluasi yang dilakukan hanya sebahagian kecil yang dapat dikategorikan profesional atau lolos pendataan Dewan Pers. 

Media yang dinyatakan tidak profesional versi dewan pers dan tetap melakukan aktivitasnya dapat dilakukan penertiban . Dewan Pers diberikan kewenangan untuk menghentikan operasional media online berdasarkan jenjang yang sudah disepakati secara bersama.

Dengan meningkatnya intensitas pemberitaan hoax, kiranya pemerintah dapat menerapkan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Media diharapkan berpegang pada basis kerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 2 UU menyatakan, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu, kode etik jurnalistik wartawan Indonesia (KEWI) harus menjadi pedoman dasar dalam kerja jurnalistik.

Jika insan pers menggunakan mekanisme peraturan dan UU Pers, dipastikan informasi yang tersaji akan relatif aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski tidak bisa dipungkiri berita benar pun bisa dikatakan hoax, jika menyangkut kekuasaan atau penguasa.ahmad novriwan-wartawan www.lintaslampung-alumni Diklat MD-Dewan Pers Cisarua.



Berita Terbaru
Berita Lainnya