Rabu, 26 September 2018

     
Home / Sosok / Pers si-Penjaga Demokrasi

Pers si-Penjaga Demokrasi

E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
SEKEDAR mengingatkan, rumusan Pasal 28 UUD 1945 merupakan satu dari sedikit pasal dalam UUD 1945 yang tidak diamandemen oleh MPR. Bunyi Pasal 28 UUD 1945 adalah sebagai berikut; "Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, upaya untuk memasukkan pasal-pasal tentang jaminan kemerdekaan pers dihadang sehingga gagal menjadi pasal konstitusi. Sekalipun demikian, melalui
Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Persaturan terkait bredel, sensor dan perijinan telah dihapuskan (vide: pasal 4 UU Pers). 

Tidak berselang lama, di bawah kepemimpinan Abdurahman Wahid, institusi kementerian yang menjadi momok kebebasan, Departemen Penerangan, pun dibubarkan. Bisa jadi tak dikira sebelumnya, kran kebebasan --termasuk kebebasan pers – seperti tak tertandingi dan tak terbatasi. 

Ibarat jamur di musim hujan, pers tumbuh dan berkembang secara pesat, jumlahnya mengalami inflasi yang luar biasa, ‘ content media’ (substansi)-nya pun kian beragam, berani, menyerang, mengkritik, dan membongkar dominasi wacana pendisiplinan negara. 

Belenggu kebebasan pers dirasakan seperti hilang. Begitu juga perkembangan lembaga penyiaran maupun media online, seakan berlomba menjadikan ladang bisnis atau industri yang menggiurkan baik di level nasional maupun lokal. Sekalipun berkembang pesat sedemikian rupa, beberapa tahun kemudian tidak sedikit yang gulung tikar.

Di sisi lain, perkembangan hukum pers yang memberikan jaminan kebebasan tersebut mulai dilucuti, setidaknya dilemahkan. Negara kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan dan perundang-undangan yang justru anti pers bebas, seperti ketentuan yang memungkinkan pemidanaan atau kriminalisasi jurnalis melalui Undang-Undang Anti Pornografi (2008), Undang-Undang Pemilu (2008), Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (2008), draf revisi UU KUHP, dan sejumlah undang-undang lainnya.

Bagian tulisan ini menguraikan bagaimana sesungguhnya perkembangan hukum dan kebebasan pers di Indonesia, dari bayangan situasi ideal hukum yang mendorong terjaminnya kebebasan pers di tengah pesatnya kemajuan
teknologi industri komunikasi hingga praktek kekerasan dan ancaman pembatasan kebebasannya. 

Pers, dalam konteks perkembangan hukum yang dibahas di sini, tak sebatas isu pemidanaan (kriminalisasi) sebagaimana banyak disinggung oleh banyak literatur hukum pers. Melainkan meliputi pula sejumlah aspek terkait lainnya, seperti dimensi hukum perdata, hukum administrasi, sistem hukum impunitas atas ditemukannya banyak kekerasan terhadap pers, pula soal monopoli dan tekanan politik-ekonomi dari pemilik media.

Di Era yang sedang mengedepkan sebuah demokrasi yang baik, peran pers tidak sebebas yang dibayangkan. Banyak aturan – aturan diluar kode etik jurnalis yang membatasi kinerja para insan Pers. Ada sejumlah pasal pidana yang seringkali ditujukan kepada pers dengan menggunakan KUHP, antara lain:
1. Pasal-pasal penabur kebencian (haatzaai artikelen), seperti pasal 154-157 KUHP; 
2. Penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 134, 136bis, pasal 137, pasal 207-209, pasal 310, 311, 315 dan 316 KUHP.
3. Menyiarkan kabar bohong, pasal 171, 317 KUHP 
4. Penghasutan, pasal 160-161 KUHP
5. Pelanggaran kesopanan dan kesusilaan, pasal 282 dan 533 KUHP.
6. Pelanggaran atas kerahasiaan negara, pasal 112-115 KUHP.
Pasal-pasal pidana tersebut, juga ditambah dengan sejumlah pasal lain dalam UU lainnya seperti
UU Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti pasal pencemaran nama baik  melalui media maya (pasal 27 ayat 3 UU ITE).

Sekalipun ada fakta kasus pers dibawa melalui mekanisme peradilan pidana, namun perkembangan hukum dan kebebasan pers belakangan ini menunjukkan bahwa banyak hal diperlukan untuk penyelesaian masalah
pemberitaan pers.

Pers dalam konteks membangun kesadaran berkonstitusi perlu didorong untuk memperkuat kesadaran, kemampuan, dan kompetensinya, sehingga tidak perlu lagi menjumpai atau dijumpai 'si-jeni' wartawan abal-abal.
Begitu juga soal profesionalisme perusahaan pers, yang harus memiliki standar guna memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

Perusahaan pers yang tidak sehat hanya akan membuat jurnalis terperosok masuk dalam jurang ketidakprofesionalan dan akan mudah menabrak kode etik profesi jurnalis. Menjadikan pers yang kuat, independen dan profesional sekaligus mendorong kebebasannya adalah dengan mengembalikan fungsi dan perannya yang utama.Teguh Suharjono-PKTV Bontang, alumni Diklat MK-Dewan Pers Cisarua



Berita Terbaru
Berita Lainnya